GUBERNUR MIRZA SOROTI KONFLIK HGU DAN KAWASAN HUTAN DI LAMPUNG

JAKARTA DIFa TV – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti persoalan sengketa agraria, pengelolaan Hak Guna Usaha atau HGU, serta perambahan kawasan hutan di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan aset BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menjelaskan, tingginya ketergantungan masyarakat Lampung terhadap sektor pertanian turut membuat konflik lahan meningkat, terutama setelah harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan.
Menurutnya, persoalan HGU antara lain mencakup lahan yang diserobot, HGU terlantar, hingga konsesi yang masa berlakunya telah berakhir namun belum ditertibkan. Sementara pemerintah daerah belum memiliki kewenangan yang cukup untuk ikut menata persoalan tersebut.
Gubernur juga menyampaikan kondisi kawasan hutan register. Dari sekitar satu juta hektare kawasan hutan di Lampung, sekitar 500 ribu hektare disebut telah berubah menjadi permukiman dan dilengkapi berbagai fasilitas umum.
Karena kondisi tersebut telah berlangsung puluhan tahun, Gubernur Mirza meminta dukungan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempercepat penataan legalitas kawasan, sehingga persoalan agraria dapat diselesaikan dengan memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
DIFa TV Lampung melaporkan.