Cilegon DIFa TV – Gubernur Banten Andra Soni mengajak Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Ajakan tersebut dikemukakan Andra Soni saat menyampaikan sambutan dalam acara Muktamar XI Al-Khairiyah 2026 di Aula Gedung Brigjen KH Syam’un Al-Khairiyah, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Jumat (16/10/2026). Pembukaan muktamar tersebut dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, H Muhammad Mardiono.
Andra Soni mengatakan, Al-Khairiyah memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan di Banten khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Organisasi tersebut didirikan oleh pahlawan nasional asal Banten, Brigjen KH Syam’un yang sejak awal menaruh perhatian besar terhadap bidang pendidikan.
“Pemerintah Provinsi Banten berharap seluruh keluarga besar dan lembaga pendidikan Al-Khairiyah menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi Banten,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemprov Banten terus mengembangkan pembangunan unit sekolah baru serta menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) swasta. Program tersebut juga diperluas untuk menjangkau madrasah aliyah pada 2026.
Pada tahun ajaran 2026/2027 program sekolah gratis tersebut menjangkau 752 sekolah dengan 59.697 siswa sebagai penerima manfaat. Biaya pendidikan mereka ditanggung Pemprov Banten hingga lulus.
Selain itu, orang nomor satu di Banten tersebut menyampaikan bahwa Banten mendapat dukungan berbagai program pendidikan nasional, termasuk Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Ia mengajak Al-Khairiyah berperan aktif mendukung pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, melalui penguatan kualitas lembaga pendidikan dan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah.
“Saya mengajak seluruh keluarga besar Al-Khairiyah untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, sebagaimana visi besar KH Brigjen Syam’un dalam membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor pendidikan,” ujarnya.
Andra Soni berharap Muktamar XI Al-Khairiyah menghasilkan keputusan strategis dan program kerja yang mampu memperkuat organisasi, memberikan kemaslahatan bagi umat, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.
“Pemerintah Provinsi Banten optimistis Muktamar XI Al-Khairiyah melahirkan gagasan besar, program kerja sinergis, dan agenda pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Skema BOS untuk MDTA
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Dr. Ali Mujahidin dalam kata sambutannya mengusulkan agar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau lembaga pendidikan keagamaan Islam non-formal mendapatkan dukungan anggaran melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ali Mujahidin menilai, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan agama yang selama ini banyak bergantung pada keikhlasan para guru.
Pria yang akrab disapa “Haji Mumu” itu menyoroti ketimpangan dukungan anggaran antara sekolah formal dan madrasah diniyah. Menurut dia, pendidikan agama yang berperan dalam membentuk pemahaman dasar keagamaan anak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kenapa SD mendapatkan BOS, tetapi madrasah tidak tersentuh sama sekali? Saya sudah memperjuangkan ini hampir 10 tahun,” katanya
Ia mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah, termasuk mengundang Komisi VIII DPR RI dan menyampaikan aspirasi langsung ke parlemen.
Ketua Umum PB Al-Khairiyah menegaskan, perjuangan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan Al-Khairiyah, melainkan untuk seluruh lembaga pendidikan madrasah diniyah yang dikelola berbagai organisasi masyarakat.
“Bukan hanya Al-Khairiyah yang punya madrasah diniyah. NU punya, Persis juga punya. Jadi, ini bukan bicara tentang Al-Khairiyah, tetapi tentang madrasah diniyah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, madrasah diniyah memiliki peran penting dalam mengenalkan dasar-dasar ilmu agama, ketuhanan, dan syariat kepada anak-anak. Namun keberlangsungan lembaga tersebut dinilai masih sangat bergantung pada pengabdian para pengajarnya. “Kalau bukan karena keikhlasan gurunya, sekolah itu bisa bubar,” tegasnya.
Haji Mumu juga meminta pemerintah daerah agar turut memberikan perhatian apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum dapat direalisasikan.
Selain itu, Ketua Umum PB Al-Khairiyah menyoroti perlunya penguatan kebijakan terkait ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) agar memiliki manfaat nyata bagi peserta didik.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kebijakan, mengingat madrasah diniyah berperan dalam pendidikan karakter serta pembentukan pemahaman keagamaan generasi muda. (Aat SS).
