Laporan : Barusman
BANDAR LAMPUNG DIFa TV – Sinergi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung bersama Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana perpajakan melalui mekanisme denda damai. Tersangka berinisial APW, Komisaris PT SDE, telah melunasi kerugian pendapatan negara sebesar Rp533.493.590.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak atau pajak masukan, serta penyampaian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap pada Tahun Pajak 2022. Dugaan perbuatan itu terjadi sepanjang Januari hingga Desember 2022 di wilayah Bandar Lampung.
Pelunasan dilakukan melalui pembayaran pokok sebesar Rp106.698.718 dan sanksi administratif empat kali lipat dari nilai pokok, yakni Rp426.794.872. Pembayaran tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penghentian penuntutan perkara, yang dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Selasa (27/10/2026).
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menyampaikan bahwa penegakan hukum perpajakan merupakan upaya menjaga keadilan dan melindungi kepentingan negara. Namun, pendekatan persuasif tetap dikedepankan dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan. Ia juga mengapresiasi sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam mendukung pemulihan kerugian negara.
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengimbau masyarakat serta pelaku usaha agar menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan transparan. Kepatuhan pajak dinilai menjadi salah satu kunci dalam menjaga penerimaan negara serta mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
