OPINI
Oleh: Majid Lintang
SUATU malam, di tengah lalu lintas opini yang riuh di media sosial, satu pernyataan melesat dan memantik perdebatan: “Mengapa jabatan politik diberi pensiun seumur hidup, sementara rakyat harus berjuang sendiri di usia senja?”
Kalimat itu datang dari Dr. Lita Gading. Seorang psikolog klinis—bukan politisi, bukan aktivis partai. Namun justru dari posisi di luar lingkar kekuasaan itulah, suaranya terdengar lebih bebas, sekaligus lebih mengganggu.
Selama ini, Lita dikenal sebagai figur publik yang blak-blakan. Ia menguliti persoalan relasi, konflik keluarga, hingga fenomena sosial yang viral. Tapi kali ini, ia melangkah lebih jauh: menyentuh wilayah sensitif bernama hak istimewa pejabat publik, khususnya soal pensiun anggota DPR seumur hidup.
Bagi Lita, isu ini bukan sekadar angka dalam anggaran negara. Ia melihatnya sebagai persoalan psikologi keadilan. Ketika kebijakan terasa timpang, yang retak bukan hanya ekonomi, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Dan dari situlah, kegelisahan kolektif tumbuh—diam-diam, tapi meluas.
Lahir di Jakarta, 10 September 1975, Lita menapaki jalur akademik yang kokoh. Ia menempuh studi psikologi di Universitas Esa Unggul, melanjutkan ke Lingnan University di Hong Kong, serta menyelesaikan pendidikan profesi di Universitas Persada Indonesia YAI. Gelar doktor di bidang psikologi klinis melengkapi pijakan keilmuannya.
Namun kariernya tidak berhenti di ruang akademik. Ia mendirikan Lita Gading Consultant, sebuah lembaga yang menangani persoalan psikologis sehari-hari—dari konflik pernikahan hingga krisis identitas. Di ruang praktiknya, ia terbiasa mendengar kegelisahan paling personal. Tapi justru dari sana, ia membaca pola yang lebih luas: banyak orang tidak hanya lelah secara emosional, tetapi juga secara sosial.
Dalam sejumlah forum, Lita menyinggung bahwa rasa ketidakadilan yang terus-menerus dapat memicu kecemasan kolektif. Masyarakat merasa tidak punya kontrol atas sistem yang mengatur hidup mereka. Ketika elite politik menikmati jaminan finansial seumur hidup, sementara sebagian besar rakyat hidup tanpa kepastian hari tua, jurang itu menjadi bukan sekadar ekonomi—melainkan psikologis.
Di titik inilah, advokasinya menemukan bentuk. Ia mempertanyakan logika di balik pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. Jabatan politik, menurutnya, adalah amanah sementara, bukan profesi yang menjamin penghidupan hingga akhir hayat. Kritiknya sederhana, tetapi menghantam: apakah kebijakan ini masih selaras dengan rasa keadilan publik?
Sikap vokal itu bukan tanpa konsekuensi. Seperti ketika ia kerap menuai pro dan kontra dalam menanggapi isu publik, termasuk saat bersinggungan dengan figur seperti Ahmad Dhani. Namun Lita tidak bergeser. Ia justru semakin aktif, seolah percaya bahwa diam hanya akan memperpanjang jarak antara masyarakat dan kebenaran yang ingin disuarakan.
Di tengah sorotan itu, kehidupan personalnya tetap relatif tertutup. Ia dikenal sebagai seorang Muslim, tetapi jarang menjadikan agama sebagai panggung. Dalam berbagai pernyataannya, ia lebih menekankan nilai universal: empati, tanggung jawab, dan kesadaran diri. Bagi Lita, psikologi adalah cara memahami manusia secara utuh—melampaui identitas yang tampak di permukaan.
Perjalanan Lita kini bergerak dalam dua jalur yang saling bersinggungan. Ia tetap seorang praktisi yang bekerja di ruang sunyi terapi, tetapi juga menjelma menjadi suara publik yang berani mengusik struktur. Dari urusan rumah tangga hingga kebijakan negara, ia melihat satu benang merah: kebutuhan akan keadilan.
Barangkali di situlah letak kegelisahannya—dan sekaligus kekuatannya. Ia tidak menawarkan solusi teknokratis atau jargon politik. Ia menawarkan kesadaran. Bahwa ketimpangan, sekecil apa pun, jika dibiarkan, akan mengendap menjadi luka kolektif.
Ketika Dr. Lita Gading berbicara tentang penghapusan pensiun anggota DPR, ia sebenarnya sedang mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa adil sistem yang kita anggap normal?
Pertanyaan itu mungkin tidak nyaman. Tapi seperti terapi yang jujur, ia memang tidak dimaksudkan untuk menenangkan—melainkan untuk menyadarkan.***
——————————
BIODATA PENULIS
Majid Lintang, wartawan senior Lampung, yang sekarang domisili di Balikpapan. Ia pernah menjadi wartawan Lampung Post (1987-1999), Trans Sumatera (1999-2001), koresponden majalah Trust (2002-2003), penulis lepas majalah Al-Kisah dan majalah Misteri. Aktif mengelola media lokal seperti mingguan Kopi Lampung, Lampoeng Arena (2003-2004), dan Tabloid Tawon di Lampung Tengah (2006-2016). Ia pernah menjadi Ketua PWI Perwakilan Tanggamus (1999-2001) dan aktif di Jaringan Wartawan Pemantau Pemilu (JWPP), 1999. Bukunya: Depati Kuris Notoyudo, Pahlawan Sosial dari Empatlawang.
