Laporan: HBN
Editor: Redaksi DIFa TV Lampung
Lampung Difatv.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung masih tergolong lemah dan memerlukan perhatian serius dari seluruh penyelenggara layanan.
Sepanjang tahun 2025, Ombudsman Lampung menerima sebanyak 229 laporan masyarakat yang mengadukan berbagai persoalan pelayanan publik. Laporan tersebut didominasi oleh keluhan di sektor infrastruktur, pertanahan, pelayanan air minum, perbankan, serta pelayanan pemerintahan.
Ombudsman menilai tingginya jumlah aduan tersebut mencerminkan masih rendahnya kepatuhan instansi pemerintah dan badan layanan publik terhadap standar pelayanan yang seharusnya diterapkan. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi dan lambannya tindak lanjut atas keluhan masyarakat turut memperburuk kepercayaan publik.
Ombudsman Lampung mendorong pemerintah daerah, BUMD, dan instansi terkait untuk segera melakukan pembenahan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat penyelesaian laporan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan warga.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan maladministrasi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik di Provinsi Lampung. (*)
