OPINI
Oleh: Majid Lintang *)
Di negeri ini, anak-anak muda diajari satu dongeng kuno sejak SD: belajar yang rajin, berprestasilah setinggi mungkin, maka masa depan akan membuka pintunya sendiri. Sebuah narasi manis yang diulang guru, orang tua, pejabat, bahkan baliho kementerian. Masalahnya, dongeng itu mulai terdengar seperti iklan obat kuat palsu—nyaring di depan, kosong di dalam.
Kasus yang menimpa Cathlyn Yvaine Lesmana adalah salah satu potret paling telanjang tentang bagaimana meritokrasi di Indonesia pelan-pelan dibunuh, bukan dengan peluru, melainkan dengan aturan siluman yang muncul mendadak dari lorong birokrasi gelap.
Bayangkan ironi ini.
Seorang siswi mencetak skor nyaris sempurna: 100 untuk Tes Wawasan Kebangsaan dan 95 untuk Tes Intelegensi Umum. Nilai yang bahkan membuat sebagian pejabat yang gemar pidato nasionalisme mungkin berkeringat dingin kalau disuruh ikut ujian yang sama. Ia menguasai bahasa asing, disiplin, fisiknya prima, dan berada di jajaran teratas seleksi.
Tetapi semua itu mendadak tidak penting.
Karena di menit-menit akhir, muncul sebuah “penilaian gaib”: kurang fasih berbahasa daerah.
Lucu sekali negeri ini.
Anak yang mendapat nilai sempurna dalam memahami Indonesia sebagai bangsa justru disingkirkan karena dianggap kurang memenuhi identitas lokal. Seolah-olah nasionalisme kini harus lolos sensor etnis dulu sebelum boleh masuk Istana Negara.
Ini bukan lagi soal seleksi Paskibraka. Ini sudah berubah menjadi teater absurd tentang bagaimana prestasi bisa kalah oleh tafsir subjektif yang tidak pernah dijelaskan secara terang-benderang sejak awal.
Dan seperti biasa, aroma klasik Indonesia langsung tercium: aturan muncul belakangan, penjelasan kabur, publik disuruh percaya, lalu semua orang diminta tenang demi “menjaga kondusivitas.”
Kondusif untuk siapa?
Untuk peserta yang dicoret secara misterius? Atau untuk panitia yang nyaman bekerja dalam ruang gelap tanpa kewajiban membuka angka dan mekanisme penilaian?
Yang paling menyakitkan dari kasus seperti ini bukan sekadar kegagalan seorang remaja berangkat ke Jakarta. Yang paling berbahaya adalah pesan moral yang diam-diam dikirim kepada jutaan anak muda lain:
“Nilai tinggi saja belum tentu cukup.”
Sebab di republik ini, kadang yang menentukan bukan kerja keras, melainkan faktor-faktor tak tertulis yang baru muncul setelah pertandingan selesai. Aturannya bisa berubah di tengah jalan seperti sinetron kejar tayang. Hari ini bicara objektivitas, besok bicara kearifan lokal, lusa mungkin bicara “pertimbangan khusus.” Semua lentur seperti karet sandal jepit.
Ironisnya, negara yang paling sering berteriak tentang “Generasi Emas 2045” justru kerap memperlakukan anak-anak berprestasi seperti pemain cadangan yang bisa ditendang kapan saja demi kompromi politik kecil-kecilan.
Kita terlalu sering memproduksi slogan meritokrasi, tetapi alergi menjalankan konsekuensinya.
Sebab meritokrasi sejati itu kejam bagi para pemain belakang layar. Ia hanya mengenal angka, kapasitas, dan hasil. Tidak peduli koneksi, kedekatan, titipan, atau kepentingan daerah. Dan justru karena itulah banyak sistem di negeri ini tampak setengah hati menerapkannya.
Maka publik berhak marah.
Publik berhak bertanya.
Jika kemampuan bahasa daerah memang menjadi syarat utama, mengapa tidak diumumkan secara terbuka sejak awal? Mengapa indikator itu tidak menjadi bagian transparan dalam sistem penilaian resmi? Mengapa peserta dengan nilai tertinggi bisa tiba-tiba tergeser oleh mereka yang bahkan disebut tidak masuk sepuluh besar?
Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal integritas moral.
Karena setiap keputusan yang tidak transparan sedang mengajari generasi muda satu hal berbahaya: bahwa prestasi bisa dinegosiasikan.
Dan ketika anak-anak cerdas mulai percaya bahwa kerja keras tidak lagi punya hubungan langsung dengan hasil, maka yang mati bukan cuma rasa keadilan. Yang mati adalah kepercayaan.
Padahal sebuah bangsa runtuh bukan saat kekurangan orang pintar. Bangsa runtuh ketika orang-orang pintarnya berhenti percaya pada sistem.
Cathlyn mungkin gagal menuju Istana Negara. Tetapi ironi terbesar justru ada di tempat lain: seorang remaja dengan nilai 100 sedang dipaksa belajar terlalu dini bahwa di negeri ini, kadang-kadang yang paling tidak dihargai justru adalah kemampuan itu sendiri.
Dan jika benar meritokrasi harus kalah oleh aturan siluman, maka jangan salahkan generasi muda bila suatu hari mereka berhenti percaya pada slogan-slogan manis negara.
Sebab anak-anak tidak pernah benar-benar kecewa oleh kekalahan.
Mereka kecewa ketika tahu permainan ternyata sudah diatur sejak awal.***
*) Wartawan Senior “Lampung Post” tinggal di Kalimantan.
