Laporan : HBN
Editor : Valen
JAKARTA, Difatv com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Muti meluruskan perihal adanya wacana libur satu bulan selama Ramadan 2025.
Mendikdasmen menegaskan, saat ini pemerintah tengah membahas pembelajaan saat bulan Ramadan 2025.
“Jadi libur Ramadan itu, bahasanya bukan libur Ramadan ya, karena ada yang nulis libur Ramadan,” ujar Mendikdasmen RI, Abdul Mu’ti pada Jumat, (17/1/2025).
“Kata kuncinya bukan libur Ramadan, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu ya,” lanjutnya.
Muti menegaskan, pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan libur kegiatan belajar-mengajar di sekolah selama Ramadan.
“Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan,” tegasnya.
Muti lebih jauh menjelaskan, saat ini kebijakan konsep pembelajaran sekolah saat Ramadan tengah dibahas oleh lintas kementerian untuk selanjutnya menerbitkan Surat Edaran Menteri Bersama.
Di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto.
Melansir laporan jurnalis Kompas TV Thifal Solesa, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut, terkait hal itu, pihaknya masih menunggu kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dari Tanah Suci.
Draf rencana pembelajaran itu sudah selesai dibahas.
“Insya Allah dalam minggu depan sudah selesai, karena draftnya sudah selesai,” kata dia.
Pernyataan Mu’ti sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa pemerintah tengah menggodok libur Ramahan untuk anak-anak sekolah.
Padahal, yang sebenarnya dibahas adalah pembelajaran di bulan Ramadan.
Diterapkan saat Era Gus Dur
Kebijakan meliburkan sekolah satu bulan penuh saat Ramadan, pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
Kebijakan itu dibuat agar sekolah-sekolah membuat kegiatan pesantren kilat dan kegiatan untuk belajar agama Islam.
Menuai Pro Kontra
Wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadan 2025 beredar di media sosial di penghujung 2024. Wacana ini kemudian direspons Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur,” ujar Nasaruddin, Senin (30/12).
Saat itu, Nasaruddin mengatakan libur sebulan pada Ramadan sedang diwacanakan pada sekolah selain madrasah dan pesantren.
“Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan,” katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir mengatakan akan mendukung segala keputusan pemerintah terkait libur sekolah Ramadan 2025.
“Setuju, setuju. Tapi poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan dijadikan arena untuk mendidik akhlak, mendidik budi pekerti, mendidik karakter,” ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menolak jika kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama Ramadan.
Ia menilai kebijakan itu tidak perlu dilakukan karena belum jelas konsepnya.
Muhaimin berpendapat agar puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
“Tidak perlu (libur), tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua (kegiatan),” ujar Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf meminta libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan dipertimbangkan matang dengan memperhatikan nasib anak-anak non-muslim.
“Kami setuju saja, asal ada konstruksi yang jelas mengenai anak-anak sekolah ini kemudian diarahkan untuk berkegiatan apa?” kata Yahya.
“Termasuk anak-anak yang non-muslim. Anak sekolah tidak semuanya muslim. Dan non-muslim juga diliburkan. Lalu disuruh apa? Nah itu yang penting dibahas di situnya itu,” imbuhnya. (*)
