Laporan: HBN
Bandar Lampung Difatv.com – Di tengah lapangan depan kantor DPRD Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal Kristomei Sianturi akhirnya menemui ribuan masa aksi unjuk rasa sambil duduk bareng, untuk mendengarkan tuntutan dari Aliansi Lampung Melawan Senin (1/9/2025).
Hadir juga Wakil Ketua DPRD Naldi Rinara, Anggota DPRD Lampung Lesty Putri Utami (PDIP) dan Diah Dharmayanti (PAN).
Ketua BEM Unila Muhammad Ammar Fauzan mengatakan, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan. Yang paling utama adalah meminta pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Selanjutnya memerintahkan Presiden Prabowo untuk segera memecat menteri-menteri yang problematik. Termasuk juga meminta ketua partai untuk memberhentikan kadernya yang menyakiti hati rakyat.
”Kami menuntut Kapolri untuk mengundurkan diri dan pemerintah melakukan reformasi di Polri dan Polda Lampung,” kata Ammar.
Selain itu, Ammar menekankan bahwa pihaknya menolak efisiensi untuk sektor pendidikan dan kesehatan karena keduanya adalah hak rakyat yang fundamental.
Massa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera melakukan ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC) sesuai hasil RDP Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.
Gubernur Lampung Mirza menyampaikan terima kasih kepada massa aksi yang telah menjaga kedamaian sepanjang perjalanan menuju Kantor DPRD Lampung. “Kita jaga bersama Lampung kita,” kata Mirza
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Giri Akbar mengatakan pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kita bisa diterima dan dilaksanakan,” katanya. (*)
