Laporan : Ekly
Editor : Valen
Difatv.com, Mesuji – Dibalik senyum dan kelembutan Elfianah sebagai Bupati Mesuji, ternyata menyimpan kekuatan dan ketegasan yang memompa semangat semua pihak untuk menuju Mesuji lebih baik.
Elfianah menegaskan, Penghasilan Tetap Kepala Desa (Siltap) kades tidak akan di cairkan sebelum pembangunan dan penggunaan Dana Desa (DD) mencapai 50 persen.
Karena katanya, dalam rangka tertib administrasi, untuk DD tahap satu SPJ (Surat Pertanggungjawaban) harus dilengkapi terlebih dulu, baru dilanjutkan pengajuan tahap kedua. Jika SPJ DD tahap satu belum lengkap, maka untuk pencairan tahap dua tidak boleh dicairkan.
“Cukup tahun-tahun lalu menjadi pelajaran kurangnya kelengkapan SPJ. Jika di tahun 2025- 2026 masih tidak tertib administratif Surat Pertanggungjawaban nya, maka saya langsung yang akan melaporkan kepihak berwenang,” tegas Elfianah, saat melakukan Kunker di Kecamatan Rawajitu Utara, 15/7.
Dalam waktu dekat lanjutnya, Mesuji akan mendapat banyak pembangunan dari kementrian, diantaranya jembatan layang Desa Way Puji dan Sidorahayu.
Selain itu, bagi desa yang mendapat normalisasi harus di awasi dan wajib mendapat rekomundasi dari kepala desa setempat sebelum melakukan Provisional Hand Over (PHO) maupun Final Hand Over (FHO) pekerjaan.
“Kalau saluran air sudah di normalisasi semua. Maka tidak akan ada banjir. Sehingga hasil panen petani bisa mencapai 3 kali dalam setahun, jika kades saja tidak tertib administrasi, bagaimana bisa mengawasi dan memberi contoh baik,” terangnya.
Disamping itu Elfianah menghimbau, jika nanti Mesuji ada pembangunan skala besar berkapasitas nasional yang dapat menunjang kemajuan. Ia meminta pada seluruh lapisan masyarakat untuk saling menjaga dan kompak menjaga citra nama baik Kabupaten Mesuji.
“Mari kita sama-sama menata ulang Mesuji lebih baik. Yang penting kompak dan bersatu sesuai dengan porsi masing-masing. Tolong dikawal dan tidak ada lagi yang matok-matok tanah. Kalau ada yang coba-coba sengaja buat kisruh (reseh), maka akan saya sikat dan saya habisi. Ini bukan masalah perbedaan, tapi demi kemajuan pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat kedepan,” pungkasnya.(*)
