Ket. Foto :
Tidak sedikit tokoh Yahudi yang justru mendukung kemerdekaan Palestina (Foto: The Times of Israel)
Jakarta DIFa TV – Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian sampai sejauh ini tidak berjalan karena tidak dapat melaksanakan programnya dalam membangun kembali Gaza Palestina. Selain itu muncul isu keamanan baru di Timur Tengah dengan adanya serangan Amerika Serikat ke Iran sebulan terakhir ini.
Dengan tidak efektifnya BOP dalam pembangunan kembali Gaza, Indonesia memiliki opsi untuk meninggalkan Dewan Perdamaian itu.
Demikian rangkuman Seminar Palestina dengan topik Gaza Pasca Pembentukan Dewan Perdamaian: Tantangan, Implikasi, dan Solusi Strategis bagi Kedaulatan Palestina, Senin (30/3) yang diselenggarakan Asia and Middle East Center for Research and Dialog (AMEC) .
Pembicara seminar virtual itu adalah Dubes Bunyan Saptomo yang juga Koordinator Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional MUI, Wakil Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Dr. Ryantori dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan, sedangkan Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran dari Kuala Lumpur membuka seminar yang dimoderatori Andrea Shera Renjani, Mahasiswa Binus University dan staf AMEC di Jakarta.
BOP yang dipimpin Presiden AS Donald Trump diperkenalkan 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini dijanjikan bertugas dalam stabilisasi keamanan via International Stabilization Force (ISF), Rekonstruksi Infrastruktur Gaza dan Transisi Tata Pemerintahan ke Otoritas Palestina (PA).
Dubes Bunyan menjelaskan, dalam BOP negara Palestina tidak jelas dan hanya disebut jika pembangunan terlaksana akan difasilitasi adanya perundingan Israel dan Palestina. Ini baru janji yang bersyarat jika pembangunan kembali Gaza terlaksana.
Jadi, tidak diharapkan negara Palestina terwujud pada akhir program perdamaian BOP. Oleh sebab itu BOP pada dasarnya menyimpang dari mandat PBB sesuai resolusi PBB No 2803.
”Saat terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, Ketua BOP Donald Trump justru sibuk menyerang Iran. Kita juga melihat BOP tidak pernah disinggung, termasuk perundingan tahap berikutnya,” kata Dubes Bunyan.
Tantangan kedua adalah pendanaan. Dana untuk reskonstrukti Gaza diperkirakan mencapai 75 milyar dollar Amerika Serikat. Yang sudah komitmen baru 17 milyar dolar AS. Amerika komitmen 10 milyar dolar, masing masing 5 negara Teluk 5 milyar, dan ada dua negara lain dua milyar dollar. Indonesia menunda membayar satu milyar dollar yang setara dengan sekitar Rp 17 trilyun.
Menurut Dubes Bunyan yang juga anggota Bidang Luar Negeri PP Muhammadiyah, Indonesia harus menyiapkan timing kapan keluar dari BOP, sementara MUI mengusulkan kini waktu yang tepat untuk mengundurkan diri dari BOP karena situsi internasional dan tidak jalannya program dewan tersebut. Timing itu juga bisa muncul saat BOP melaporkan enam bulan kegiatannya ke Dewan Keamanan PBB yang akan keluar akhir Juni 2026.
Kalau tidak ada laporan, maka berarti BOP tidak tunduk ke DK PBB. Sesuai mandat DK PBB, BOP waktu kerjanya sampai Desember 2027.
Dikatakannya, MUI dan ormas-ormas Islam tetap memantau perkembangan di Palestina. Ormas-Ormas Islam akhir tahun lalu menggiatkan dukungan dari lembaga pilantrofi di Indonesia agar tetap punya komitmen upaya kemanusiaan ke Palestina. “Kita membentuk Asia Pasifik Coalition for Palestine and Al Aqsa agar dapat dukungan dari negara-negara Asia Pasifik,” ujar Dubes Bunyan.
Tidak ”sreg”
Sementara itu Dr Ryantori dari Universitas Moestopo (Beragama) mengingatkan, dalam konteks di BOP ini Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. “Dalam kasus BOP saya tidak sreg dengan sikap Indonesia sekarang. Israel masuk BOP namun perilakunya tidak menunjukkan pro perdamaian. Ditambah lagi kita punya ideologi Pancasila dan punya kinerja bagus jangan sampai dirusak oleh keterlibatan yang tidak membanggakan dalam BOP,” kata pengamat Timur Tengah ini.
Sebagai akademisi yang memiliki sikap membela Palestina, Ryantori menyatakan, Indonesia kalau bisa menjadi top leader dalam institusi multilateral. Kerjasama yang dilakukan juga bukan untuk disuruh-suruh yang tidak sesuai dengan perspektif yang baik. Indonesia harus memimpin dunia secara bebas dan aktif, bukan hanya mengikuti negara lain termasuk dalam membangun Palestina.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Asep Setiawan dalam paparannya mengemukakan, selain perlu mempertimbangkan untuk segera mundur, situasi dunia dengan perang AS-Iran ini juga perlu dicermati. Posisi Indonesia di BOP juga sangat berat yakni sebagai Wakil Komandan ISF. Ini mengesankan seolah olah Indonesia mendukung struktur penjajahan baru yang bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945.
Asep menjelaskan, Indonesia selama puluhan tahun menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai prasyarat normalisasi dengan Israel. Keikutsertaan dalam BOP tanpa jaminan negara Palestina berpotensi dipersepsikan sebagai pengkhianatan terhadap cita cita para pendahulu.
Dalam proposal seminar virtual yang dihadiri hampir 30 orang termasuk professor Hubungan Internasional, Dekan FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani, sejumlah Doktor, aktivis dan bahkan diplomat Malaysia, dikatakan, analisis terbaru menyoroti bahwa model tata kelola yang dipromosikan oleh BOP menekankan administrasi yang “teknokratis dan apolitis” yang berisiko mengesampingkan penentuan nasib sendiri dan peran politik Palestina.
Selain itu, para kritikus berpendapat bahwa tidak adanya representasi Palestina yang berarti dalam Dewan dan struktur eksekutif jelas merusak kredibilitasnya dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan, dan perkembangan terkini semakin memperumit situasi.
Dewan tersebut telah mengusulkan kerangka kerja pelucutan senjata yang menargetkan Hamas sebagai prasyarat untuk rekonstruksi dan bantuan internasional, sekaligus mengoordinasikan negosiasi gencatan senjata dan akses kemanusiaan. Di saat yang sama, pendanaan rekonstruksi yang diperkirakan mencapai beberapa miliar dolar masih tidak pasti, dengan janji-janji dari aktor internasional yang belum sepenuhnya direalisasikan.
Di sisi lain, krisis kemanusiaan terus berlanjut, diperparah oleh kerentanan institusional, termasuk peringatan mengenai potensi keruntuhan UNRWA, lembaga kemanusiaan kunci di Gaza.
Selain itu, Dewan Perdamaian dipandang oleh beberapa analis sebagai alternatif atau bahkan pesaing sistem PBB, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang terkikisnya norma norma tata kelola multilateral dan hukum internasional, sementara keanggotaan yang selektif yang mensyaratkan kontribusi finansial signifikan dan mengecualikan kekuatan-kekuatan global utama
menambah lapisan kompleksitas geopolitik lainnya.
Dalam konteks ini, isu Palestina menghadapi titik balik yang kritis. Meskipun rekonstruksi dan stabilisasi sangat dibutuhkan, masih ada pertanyaan mengenai keadilan, kedaulatan, perwakilan politik, dan perdamaian jangka panjang. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Perdamaian menghadirkan peluang sekaligus tantangan mendalam bagi masa depan Gaza dan perjuangan Palestina yang lebih luas.
Seminar nasional ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan tersebut secara kritis, menilai implikasinya, dan merumuskan rekomendasi strategis yang selaras dengan hukum internasional, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan aspirasi sah rakyat Palestina. Seminar ini menjadi penting di tengah tingginya perhatian dunia terhadap serangan AS dan Israel ke Iran. (AAT)
