Pesawaran : Persoalan terancam tidak cairnya tunjangan sertifikasi bagi puluhan guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pesawaran kini menjadi sorotan masyarakat. Kondisi tersebut menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati pendidikan di daerah itu.
Salah satu yang angkat bicara adalah Weni Oktasari, yang dikenal sebagai masyarakat pemerhati dan peduli terhadap dunia pendidikan di Pesawaran.
Weni menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut hak dan kesejahteraan guru. Menurutnya, pasca terbitnya SK PPPK Paruh Waktu, sejumlah guru justru ditempatkan di satuan pendidikan yang tidak memungkinkan pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam per minggu, sebagaimana disyaratkan untuk pencairan tunjangan sertifikasi.
“Kalau jam mengajar tidak terpenuhi karena penempatan yang tidak sesuai, tentu ini bukan sepenuhnya kesalahan guru. Negara tidak boleh membiarkan hak mereka terabaikan,” ujarnya.Sabtu (21/2/2026)
Ia menegaskan bahwa guru adalah garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jika persoalan administrasi dan penempatan tidak segera dievaluasi, dampaknya bukan hanya pada kesejahteraan guru, tetapi juga pada stabilitas proses belajar mengajar di sekolah.
Sebagai bentuk kepedulian, Weni berencana mengajak para guru untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Bupati Pesawaran agar ada solusi konkret dari pemerintah daerah. Ia berharap Dinas Pendidikan dapat segera melakukan evaluasi dan penyesuaian agar para guru tetap bisa memenuhi beban 24 jam mengajar.
“Ini bukan soal protes, ini soal mencari solusi bersama agar tidak ada guru yang dirugikan,” tambahnya.
Dirinya pun berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan kebijakan, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut dan hak guru tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
